MDGs adalah singkatan
dari Millenium development Goals, dalam bahasa Indonesia disebut deklarasi
millennium. Dibentuk pada tahun 2000, awal masa millennium, di New York, dimana
banyak pemimpin Negara berkumpul mendiskusikan nasib rakyat dunia. Mengenai
jumlah pasti yang mengikuti maupun megadopsi deklarasi tersebut, ada sumber
yang mengatakan 188, 189, bahkan ada juga sumber yang menyebutkan hingga 193.
Yang bertanda tangan sekitar 147 kepala Negara. Namun sebenarnya semakin banyak
Negara yang ikut mengadopsi, maka itu akan jauh lebih baik. Karena sebuah
kejadian besar sebenarnya berawal dari mimpi, dan deklarasi ini merupakan mimpi
bersama demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dunia.
Pencapaian target dari
deklarasi millennium harusnya menjadi prioritas utama bersama. Karena target
ini tidak akan merugikan pihak manapun, malah menguntungkan semua pihak. Keinginan
untuk membuat Negara ini menjadi jauh lebih baik bisa dijadikan sebuah motivasi
untuk mendukung target ini.
Mengenai target yang
dilandaskan pada deklarasi millennium, ada 8 pokok dimana semua yang bertanda
tangan menyetujui agar semua Negara :
1.
Memberantas kemiskinan dan kelaparan
- Pendapatan populasi dunia sehari $1.
- Menurunkan angka kemiskinan.
2. Mencapai pendidikan untuk semua
- Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.
3.
Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan
perempuan
- Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
4.
Menurunkan angka kematian anak
- Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.
5.
Meningkatkan kesehatan ibu
- Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.
6.
Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular
lainnya
- Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.
7.
Memastikan kelestarian lingkungan hidup
- Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
- Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
- Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
8.
Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
- Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
- Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
- Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
- Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
- Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
- Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
- Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.
Di Indonesia sendiri, melalui program pencapaian MDGs, SBY
menginstruksikan penjabaran butir-butir tujuan di atas menjadi target-target
yang lebih praktis dan derivatif. Berdasarkan situs resminya, MDGs sendiri
oleh Indonesia diterjemahkan sebagai beberapa tujuan dan upaya pembangunan
manusia, sekaligus sebagai usaha penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Boleh dikatakan, presiden kita, SBY hingga saat ini
tergolong salah satu dari beberapa kepala negara yang cukup aktif mewakili
Indonesia dalam beberapa acara manifestasi internasional. Hingga periode kedua
pemerintahannya ini SBY berulang kali ke luar negeri dan menghadiri pertemuan
baik secara bilateral dengan beberapa kepala negara, maupun secara
konferensional seperti pada beberapa konferensi isu perubahan iklim dan
pemulihan ekonomi. Saat ini boleh dikatakan pula bahwa Indonesia menjadi salah
satu negara yang “diperhitungkan” dalam forum diskusi internasional. MDGs ini
sendiri saat ini sudah memiliki sistem koordinasi sendiri yang oleh pemerintah
Indonesia diupayakan agar bisa efektif dalam pencapaiannya.
Sayangnya, sekelumit masalah dalam negeri yang beberapa di
antaranya tergolong krisis dan bersifat alot dalam penyelesaiannya, mau tidak
mau menjadi pengalih perhatian pemerintah dan kalangan masyarakat dalam negeri
dari hal-hal yang tak kalah penting dan esensial seperi realisasi MDGs. Dari
kacamata penulis sendiri nampak hal-hal yang berupa kekhawatiran bahwa saat ini
pemerintah sudah cenderung reaktif hanya pada isu-isu jangka pendek yang
bergulir di masyarakat, baik itu menyentil pemerintah ataupun yang tidak.
Beberapa waktu yang lalu timbul diskusi kecil di beberapa kalangan aktivis
dalam negeri yang menyinggung sikap SBY yang dianggap terlalu “cengeng” dan
tidak esensial karena sangat mudah menanggapi kritikan kecil semacam
pemberitaan media massa sedangkan sudah jarang membahas kiat praktis dalam
merealisasikan program pembangunan jangka panjang yang disusun oleh
pemerintahannya sendiri. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa godaan
pemerintahan yang dialami oleh SBY berisiko menjadi batu sandungan jalannya
pemerintahan yang seharusnya lebih mengedepankan misi dan target-target
pemerintahan yang lebih masuk akal dan realistis.
Sekelumit contoh menurut uraian target MDGs Indonesia yang sebagian besar ditargetkan
sudah tercapai pada tahun 2015, diuraikan
dari tujuan pertama MDGs, Indonesia menargetkan mengentaskan kemiskinan minimal
50% dari seluruh masyarakat miskin di Indonesia. Selain itu, mengurangi jumlah
masyarakat penderita kelaparan hingga setengahnya. SBY pastilah sudah sering
meluncurkan instruksi-instruksi kepada para pembantunya untuk merealisasikan dua
poin ini. Namun, jika dilihat dari kacamata Orang Indonesia dalam perspektif
MASYARAKAT, maka tidaklah berlebihan jika dinilai bahwa hingga saat ini belum
ada hasil sama sekali yang dirasakan.
Hal lain adalah program peningkatan kesehatan ibu. Tingkat kematian
Ibu karena proses melahirkan di Indonesia oleh WHO dikategorikan masih tinggi,
yaitu 1 dari 65. Dalam sepuluh tahun terakhir, angka kematian Ibu di Indonesia
menurun hanya sekitar 120, jadi butuh upaya besar jika target 2015 ditekankan
pada semakin rendahnya angka kematian Ibu ini. Saat ini SBY masih setia dengan
prgoram KB, program “warisan” penyelenggaraan kesehatan dari pemerintahan
sebelumnya. Hingga saat ini pun belum begitu banyak dirasakan inovasi dan
sosialisasi pencapaian tujuan KB sehingga tingkat kelahiran pun masih tergolong
tinggi.
Saat ini pemerintahan SBY sudah memasuki periode ke-2. MDGs
nampaknya perlu disosialisikan lebih luas ke masyarakat dengan dengan
interpretasi dan pembahasan yang lebih sederhana. Masyarakat tentunya tidak ingin
program-program hebat dunia semacam ini hanya menjadi bola manis politik yang
pada akhirnya hanya menjadikan pemerintahan “keren”, namun bisa menjadi cikal
bakal terwujudnya masyarakat yang memiliki pandangan lebih terbuka pada arah
pemerintahan saat ini.
SBY selaku pemegang tongkat koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan serta penyalur program-program dunia untuk masyarakatnya memang
dituntut untuk selalu terbuka dan solutif. Dengan serangkaian tim kerja serta
koordinator kabinet pastilah tidak begitu susah untuk membuat masyarakat
mengetahui program-program pemerintah yang paling baik, apalagi memang hanya
menyangkut kesejahteraan masyarakat. MDGs saat ini memang belum begitu populer
di tahah air, masih banyak masyarakat yang belum paham bahkan menyebut
istilahnya saja sudah susah payah. Maka sekali lagi, adalah tugas pemerintah
yang membahasakannya agar lebih “merakyat”.
Sosialisasi program dunia untuk masyarakat Indonesia bisa
juga menjadi media pembangunan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat
yang saat ini sangat rentan terhadap isu-isu diferensial dan cenderung
menimbulkan reaksi represif. Beberapa isu yang terjadi belakangan ini semakin
menguatkan adanya indikasi bahwa hubungan pemerintah dengan rakyat semakin
renggang dan tegang. Di saat seperti inilah masyarakat membutuhkan kedewasaan
pemerintah yang bisa menjadi panutan. Karena pada hakikatnya, hampir tidak ada
rakyat yang anti terhadap pemerintahnya sendiri.
Bagaimanapun, program Millenium Development Goals (MDGs) ini
sangat cocok merepresentasikan masalah-masalah yang dialami Indonesia. Adalah
betul bahwa melalui MDGs negara-negara lain juga saat ini berjuang
menyelesaikan masalah-masalah yang sama, dengan caranya masing-masing.
Dalam kondisi sudah lumayan dipandang dunia seperti ini, Indonesia
wajib membuktikan sesuatu, paling tidak memperlihatkan kemajuan-kemajuan MDGs
pada 2015.
Upaya Pemerintah
Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan
sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban
pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti
pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan
gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk
data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus
2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun
2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54
triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah
pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70
triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri,
Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.
Jadi, apakah menurut
anda semua mimpi dan harapan ini akan menjadi nyata? Mari kita berdoa bersama…
No comments:
Post a Comment